Jelaskan tingkat-tingkat peradilan umum di Indonesia

Tingkat-tingkat peradilan umum di Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di daerah kota/kabupaten, merupakan pengadilan di tingkat pertama yang berwenang menangani semua perkara baik pidana maupun perdata.
b. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di provinsi, merupakan pengadilan banding yang mengadili suatu perkara, baik perdata maupun pidana yang dimintakan banding
c. Mahkamah Agung, berkedudukan di ibu kota negara RI, merupakan badan tertinggi di Indonesia dan merupakan pengadilan tingkat kasasi.

Perubahan UUD 1945 membawa perubahan mendasar mengenai penyelengaraan kekuasaan kehakiman, dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsekuensi dari perubahan ini adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Sebelumnya, pembinaan Peradilan Umum berada di bawah eksekutif, yakni Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan HAM. Terhitung sejak 31 Maret 2004, organasi, administrasi, dan finansial peradilan umum dialihkan dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung. Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip/dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung.

Peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai tahap upaya hukum tertinggi jika tak puas dengan putusan pengadilan di bawahnya. Sedangkan peradilan konstitusi dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang berdiri terpisah dengan sifat putusannya final.

Pasal 27 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pada setiap lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung masih bisa dibentuk pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu. Menurut peneliti senior Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Dian Rositawati, ciri pengadilan khusus adalah hukum acara (prosedur berperkara dan persidangan) yang berbeda satu sama lain. Juga pengaturan dalam undang-undang tersendiri secara eksplisit sebagai pengadilan khusus. “Kekhususannya diatur dengan undang-undang khusus, sebagian besar di antaranya memiliki hakim ad hoc,” kata peneliti hukum yang akrab disapa Tita ini kepada hukumonline.

Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)
Pengadilan tingkat pertama yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuasaan hukum pengadilan yang meliputi satu Kabupaten/Kota, Fungsi Pengadilan Tingkat Pertama adalah memeriksa mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan kepada tersangka keluarganya atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Wewenang Pengadilan Tingkat Pertama adalah memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang, antara lain sebagai berikut. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyedikan, atau penghentian tuntutan. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
Loading...

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *